Kopi Times | Medan :
Banjir memang telah surut di sejumlah wilayah Sumatra. Namun krisis belum benar-benar berlalu. Di balik genangan yang mengering, tersisa kerusakan ekologis, trauma warga, dan pertanyaan besar tentang peran negara. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menegaskan, rangkaian bencana yang terjadi di Sumatra bukanlah bencana alam, melainkan bencana ekologis akibat tata kelola lingkungan yang buruk dan keberpihakan kebijakan yang timpang.
Penegasan itu akan disampaikan WALHI dalam konferensi pers bertajuk “Jalan Menyelamatkan Sumatra”, yang digelar Jumat, 16 Januari 2026, pukul 14.00 WIB hingga selesai, di Sabah Coffee & Place, Kota Medan. Forum ini menjadi ruang evaluasi terbuka atas arah pemulihan pascabencana yang selama ini dinilai berhenti pada bantuan darurat, tanpa menyentuh akar persoalan.
Banjir dan longsor di Sumatra tidak bisa lagi disebut musibah alam semata. Ini akumulasi dari kerusakan ekosistem yang dibiarkan bertahun-tahun, dalam catatan awal konferensi tersebut. Sejumlah penggiat lingkungan dari tingkat daerah hingga nasional dijadwalkan hadir.
Mereka antara lain Afifuddin Acal, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Aceh; Jaka Kelana, Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumatra Utara; Juli dari Desk Disaster WALHI Region Sumatra Bengkulu; Melva Harahap, Manajer Penanganan dan Pencegahan Bencana Ekologis Eksekutif Nasional WALHI; serta Uli Arta Siagian, Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI. Diskusi dipandu Maulana Shiddiq, staf kampanye WALHI Sumut.
Temuan WALHI di lapangan menunjukkan fakta yang ironis. Tujuh hari pascabencana, warga terdampak nyaris tidak menerima bantuan negara. Evakuasi, penyelamatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Warga bergotong royong membersihkan rumah, membuka dapur umum, dan saling menopang di tengah keterbatasan.
“Yang hadir pertama justru solidaritas warga, bukan negara,” kata Wahdan Lubis. Kondisi ini dinilai memperlihatkan rapuhnya sistem penanganan bencana, terutama pada fase krusial setelah kejadian.
WALHI menyoroti kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai penyebab utama banjir berulang. Dari pemantauan organisasi ini, sekitar 99 persen tambang emas berada di kawasan pinggiran sungai. Aktivitas tersebut mempercepat sedimentasi, merusak bantaran sungai, dan menghilangkan fungsi ekologis sungai sebagai pengendali alami banjir.
Tak hanya pertambangan, ekspansi perkebunan skala besar juga dinilai memperparah kondisi. Banyak konsesi Hak Guna Usaha (HGU) berada di kawasan resapan air dan hulu sungai. WALHI mendesak evaluasi menyeluruh terhadap HGU serta audit lingkungan yang independen dan transparan. Tanpa langkah ini, kerusakan akan terus berlangsung, sementara risiko bencana kian meningkat.
Contoh paling nyata terlihat di wilayah Tamiang, Aceh. Hampir setiap tahun, kawasan ini dilanda banjir. Polanya berulang, dampaknya serupa, dan korbannya terus bertambah. Bagi WALHI, kondisi ini adalah bukti kegagalan negara dalam menjalankan fungsi perlindungan lingkungan dan keselamatan warga.
“Jika banjir terjadi berulang di lokasi yang sama, itu bukan kebetulan. Itu tanda ada masalah serius dalam kebijakan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam,” ujar Maulana.
Melalui konferensi pers ini, WALHI ingin mendorong perubahan pendekatan dalam pemulihan pascabencana. Bantuan logistik dinilai penting, tetapi tidak cukup. Pemulihan harus berbasis keadilan ekologis, memulihkan ekosistem, melindungi ruang hidup rakyat, serta menagih tanggung jawab negara dan korporasi atas kerusakan yang ditimbulkan.
WALHI juga menekankan pentingnya menghentikan narasi yang selalu menyalahkan alam. Hujan deras dan cuaca ekstrem, menurut mereka, hanyalah pemicu. Akar masalahnya adalah pembiaran terhadap tambang di sempadan sungai, alih fungsi hutan, dan kebijakan yang lebih mengutamakan investasi ketimbang keselamatan ekologis.
Selama negara tidak berani mengevaluasi izin-izin bermasalah dan menertibkan korporasi perusak lingkungan, bencana akan terus berulang, demikian pernyataan WALHI.
Konferensi pers “Jalan Menyelamatkan Sumatra” diharapkan menjadi momentum untuk menggeser fokus publik, dari sekadar empati sesaat menuju tuntutan perubahan struktural. Bagi WALHI, menyelamatkan Sumatra bukan hanya soal merespons bencana, tetapi soal menghentikan sumber bencana itu sendiri. (Red/ Hery Buha Manalu)
