Kopi Times | Bandung :
Komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi kepada masyarakat. Komunikasi juga menjadi sarana penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik.
Pesan tersebut disampaikan Bey Triadi Machmudin, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, dalam kegiatan Capacity Building Pemred dan Kehumasan Lembaga, Strategi Inovatif Kehumasan Lintas Lembaga di InterContinental Bandung Dago Pakar, Bandung, Jawa Barat, Senin, 14 September 2026.
“Berkomunikasi itu membangun kepercayaan,” ujar Bey Triadi Machmudin.
Menurut materi yang disampaikan, perubahan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh komunikasi informasi. Masyarakat kini dapat menerima informasi secara cepat melalui berbagai kanal, termasuk melalui telepon seluler.
Perubahan tersebut membuat tantangan komunikasi pemerintah semakin kompleks. Informasi yang tidak benar dapat menyebar dengan cepat. Pada saat yang sama, lembaga pemerintah dituntut memberikan informasi yang cepat, tepat, dan mudah dipahami.
Karena itu, fungsi kehumasan tidak cukup hanya membuat pernyataan atau siaran pers. Kehumasan perlu memahami substansi kebijakan dan menerjemahkan bahasa birokrasi menjadi informasi yang dapat dipahami masyarakat.
Hubungan Pemerintah dan Media Perlu Diperkuat
Bey juga menekankan pentingnya hubungan yang baik antara lembaga kehumasan dan media.
Pemerintah dan media memiliki fungsi yang berbeda. Namun, keduanya dapat bekerja dalam tujuan yang sama, yaitu menghadirkan informasi publik yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat.
Hubungan tersebut tidak berarti menghilangkan independensi media. Media tetap memiliki fungsi kritis dan menjalankan independensi jurnalistik.
Di sisi lain, kehumasan perlu menyediakan informasi dan data yang terbuka agar media dapat menjalankan tugas jurnalistiknya dengan baik.
Hubungan dengan media juga tidak seharusnya hanya dibangun ketika lembaga menghadapi persoalan.
Komunikasi yang dilakukan secara rutin dalam situasi normal dapat menjadi modal penting ketika muncul krisis atau isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Keterbukaan Menjadi Dasar Kepercayaan
Kepercayaan publik berkaitan erat dengan keterbukaan lembaga dalam menjelaskan kebijakan.
Kebijakan yang dinilai baik perlu dijelaskan kepada masyarakat. Sementara kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan perlu terbuka terhadap kritik dan perbaikan.
“Kalau kebijakan kita memang baik, jangan takut dijelaskan. Kalau ada yang kurang, jangan alergi untuk diperbaiki,” kata Bey.
Dalam lingkungan digital, setiap orang dapat menjadi bagian dari arus informasi. Sebuah informasi dapat dengan cepat menjadi perhatian publik meskipun belum tentu memiliki dasar fakta yang kuat.
Karena itu, lembaga kehumasan perlu mampu membedakan karakter setiap isu.
Isu strategis dengan dampak luas membutuhkan penjelasan resmi. Kritik konstruktif dapat menjadi bahan evaluasi. Informasi yang keliru perlu diluruskan menggunakan fakta yang akurat.
Sementara itu, opini ringan tidak selalu membutuhkan respons karena tanggapan yang berlebihan justru dapat meningkatkan perhatian terhadap isu tersebut.
Kecepatan Harus Tetap Berbasis Fakta
Kecepatan menjadi salah satu unsur penting dalam komunikasi ketika terjadi krisis.
Ketika seluruh data belum tersedia, lembaga tetap dapat menyampaikan fakta awal yang sudah diketahui. Pada saat yang sama, lembaga dapat menjelaskan proses penanganan yang sedang berlangsung.
Cara tersebut penting untuk mencegah ruang informasi dipenuhi spekulasi.
Namun, kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan. Informasi yang cepat tetapi tidak akurat dapat merusak kepercayaan publik.
Karena itu, komunikasi krisis membutuhkan keseimbangan antara kecepatan penyampaian informasi dan kepastian fakta yang disampaikan.
Cara pejabat menyampaikan informasi juga menjadi bagian dari komunikasi publik.
Pejabat publik dituntut terbuka, tenang, jujur, tidak defensif, dan memahami persoalan yang sedang dibicarakan.
Masyarakat tidak hanya berinteraksi dengan institusi, tetapi juga dengan figur yang mewakili institusi tersebut.
Sikap komunikatif dan empatis dari pejabat dapat membantu memberikan kepastian kepada masyarakat, terutama ketika lembaga menghadapi situasi krisis.
Strategi komunikasi lintas lembaga juga perlu memperhatikan karakter setiap kanal informasi.
Media mainstream dapat digunakan untuk menyampaikan data, latar belakang, dan konteks secara lebih mendalam.
Media sosial membutuhkan bahasa yang lebih sederhana, visual yang ringkas, serta informasi yang mudah dipahami.
Sementara itu, konten audio-visual dapat digunakan untuk menyampaikan pesan secara singkat dan sesuai dengan karakter masyarakat digital.
Meskipun menggunakan kanal yang berbeda, pesan antarlembaga harus tetap konsisten dan berbasis fakta.
Komunikasi Bukan Sekadar Banyak Bicara
Keberhasilan komunikasi publik pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang disampaikan lembaga.
Hal yang lebih penting adalah apakah masyarakat memahami informasi tersebut dan memiliki kepercayaan terhadap lembaga yang menyampaikannya.
Kepercayaan tidak dapat dibangun secara instan. Kepercayaan membutuhkan komunikasi yang konsisten, keterbukaan, ketepatan informasi, serta hubungan yang baik dengan media dan masyarakat.
“Pada akhirnya, komunikasi bukan soal siapa yang paling banyak bicara. Komunikasi adalah soal siapa yang paling mampu membangun kepercayaan,” demikian pesan yang disampaikan dalam materi tersebut.
Di tengah derasnya arus informasi digital, kepercayaan menjadi modal penting bagi lembaga publik.
Ketika kepercayaan hilang, membangunnya kembali membutuhkan waktu dan konsistensi.
Karena itu, strategi kehumasan lintas lembaga tidak cukup berorientasi pada penyampaian informasi. Setiap komunikasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun, menjaga, dan memperkuat kepercayaan publik.
Kegiatan Capacity Building Pemred dan Kehumasan Lembaga, Strategi Inovatif Kehumasan Lintas Lembaga tersebut sebelumnya dibuka oleh Ameriza Ma’ruf Moesa, Kepala Bank Indonesia (BI).Sumatera Utara. (Red/*)
