Merdeka dari Racun di Piring Gratis

Oleh: Hery Buha Manalu

Makanan gratis bukan berkah jika isinya racun. Dalam jelang HUT Kemerdekaan RI, hal paradoks paling kejam dalam narasi kesejahteraan sosial saat ini. Di satu sisi, negara menggembor-gemborkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai solusi stunting dan gizi buruk. Di sisi lain, laporan keracunan massal di sekolah-sekolah dan fasilitas publik terus bermunculan. Rakyat diberi makan, tapi tubuhnya dirusak.

Ini bukan sekadar kelalaian teknis. Ini adalah kegagalan sistemik di alam merdeka yang mengorbankan kesehatan generasi muda demi kecepatan distribusi dan kepentingan penyedia jasa.

Kemerdekaan sejati hari ini bukan hanya soal bebas dari penjajah asing, tapi bebas dari racun yang disuapkan atas nama “bantuan”.

Sistem yang Cacat

Akar masalahnya terletak pada model pengadaan yang tidak transparan. Proyek raksasa seperti MBG sering kali dimenangkan oleh konsorsium besar dengan harga penawaran terendah (lowest bid). Untuk menekan biaya, kualitas bahan baku dikorbankan.

Sayur mayur pestisida tinggi, daging olahan berpengawet berlebihan, dan kemasan plastik sekali pakai yang mengandung mikroplastik menjadi menu harian.

Pengawasan? Hampir nol. Inspeksi mendadak jarang dilakukan. Sertifikasi halal dan gizi sering kali hanya dokumen di atas kertas. Ketika anak-anak muntah-muntah atau mengalami gangguan pencernaan, alasan yang muncul selalu sama, “faktor individu” atau “kesalahan penanganan lokal”. Negara cuci tangan.

Racun Jangka Panjang

Dampaknya tidak langsung terlihat. Keracunan makanan bukan hanya soal sakit perut sesaat. Ia adalah akumulasi toksin dalam tubuh, logam berat dari ikan tercemar, residu antibiotik dari ternak industri, dan zat aditif pemicu kanker.

Generasi yang tumbuh dengan makanan murah dan berkualitas rendah akan menjadi generasi yang sakit-sakitan, kurang produktif, dan bergantung pada sistem kesehatan yang juga sedang kolaps.

Ini adalah bentuk penjajahan baru, penjajahan biologis. Tubuh rakyat dijadikan tempat pembuangan limbah industri pangan, sementara keuntungan mengalir ke kantong segelintir pengusaha dekat kekuasaan.

Menolak Disuapi

Apa yang bisa dilakukan? Pertama, tuntut transparansi. Publik berhak tahu siapa penyedia makanan, dari mana sumber bahannya, dan bagaimana hasil uji labnya. Data harus dibuka. Kedua, dorong desentralisasi.

Daripada mengandalkan satu kontraktor nasional, berikan anggaran langsung ke sekolah atau komunitas untuk membeli bahan segar dari petani lokal. Petani kecil butuh pasar, rakyat butuh makanan sehat. Ini win-win solution yang dibunuh oleh proyek sentralistik.

Ketiga, edukasi mandiri. Ajarkan anak-anak dan keluarga untuk mengenali makanan asli versus makanan olahan pabrik. Tanamkan skeptisisme sehat terhadap segala sesuatu yang “terlalu murah” dan “terlalu mudah”.

Kemerdekaan dari keracunan makanan adalah hak dasar. Jangan biarkan piring gratisan menjadi alat pembiusan. Tolak makanan yang meragukan. Tuntut akuntabilitas.

Karena tubuh yang sehat adalah fondasi negara yang merdeka. Jika rakyatnya sakit-sakitan karena makanan negara, maka kemerdekaan itu hanyalah ilusi di atas kertas.

Racun di piring adalah penghinaan terbesar bagi martabat bangsa. Bersihkan piring itu, atau bersihkan sistemnya. (Red/*)