Oleh ; Hery Buha Manalu
Kampus-kampus kita semakin sibuk mencetak lulusan. Kurikulum diperbarui, sertifikasi diperbanyak, keterampilan digital dipromosikan. Mahasiswa didorong menjadi kompetitif, adaptif, dan siap memasuki pasar kerja. Semua terdengar menjanjikan. Namun, di tengah kegairahan itu, ada pertanyaan yang jarang diajukan: apakah pendidikan masih sungguh-sungguh mendidik manusia?
Pertanyaan tersebut bukan sekadar permainan kata. Seseorang bisa menguasai teknologi, tetapi gagal memahami penderitaan orang lain. Ia dapat memiliki gelar akademik, tetapi mudah mempercayai kabar bohong. Bahkan, orang yang terampil memimpin organisasi belum tentu mampu menghormati perbedaan.
Kita sedang menghadapi kemungkinan yang mengkhawatirkan, pendidikan menghasilkan manusia yang semakin terampil, tetapi tidak selalu semakin bijaksana.
Masalahnya bukan pada teknologi atau tuntutan dunia kerja. Persoalannya muncul ketika pendidikan memperlakukan manusia terutama sebagai sumber daya ekonomi. Keberhasilan lalu diukur melalui angka kelulusan, sertifikat kompetensi, dan kecepatan memperoleh pekerjaan. Sementara itu, kemampuan berpikir kritis, kepekaan budaya, serta tanggung jawab sosial sering ditempatkan sebagai pelengkap.
Padahal, justru kemampuan itulah yang menentukan bagaimana pengetahuan digunakan.
Sarjana yang Takut Bertanya
Salah satu kelemahan pendidikan adalah kecenderungan mengutamakan jawaban daripada pertanyaan.
Mahasiswa dilatih mengingat teori, mengikuti petunjuk, dan menyelesaikan ujian. Namun, ketika berhadapan dengan persoalan masyarakat yang rumit, tidak sedikit yang kesulitan menentukan sikap.
Kehidupan tidak bekerja seperti soal pilihan ganda. Konflik sosial, ketimpangan ekonomi, dan perbedaan budaya tidak selalu menyediakan satu jawaban yang pasti.
Di sinilah berpikir kritis menjadi penting. Berpikir kritis bukan kebiasaan membantah. Ia merupakan keberanian memeriksa fakta, mempertanyakan asumsi, dan memahami akar persoalan sebelum menjatuhkan penilaian.
Seorang mahasiswa yang menjalani magang di tengah masyarakat, misalnya, tidak cukup hanya mencatat bahwa sebuah komunitas mengalami konflik. Ia harus bertanya mengapa konflik terjadi, siapa yang terdampak, dan apakah penyelesaian yang ditawarkan benar-benar adil.
Tanpa kemampuan demikian, pendidikan berisiko menghasilkan orang pintar yang tergesa-gesa menghakimi.
Dalam pendidikan teologi, persoalan ini bahkan lebih mendasar. Pengetahuan agama seharusnya tidak melahirkan perasaan paling benar, melainkan kerendahan hati untuk memahami manusia.
Kecerdasan yang kehilangan belas kasih mudah berubah menjadi alat pembenaran diri.
Ketangguhan yang Salah Alamat
Dunia pendidikan juga gemar menggunakan istilah resiliensi, adaptabilitas, dan kreativitas. Mahasiswa diminta tangguh menghadapi perubahan, fleksibel terhadap tuntutan pekerjaan, serta mampu menemukan solusi.
Tuntutan itu masuk akal. Namun, ada jebakan yang patut dicurigai. Ketangguhan terkadang dimaknai sebagai kesediaan menanggung segala keadaan. Pekerja harus tahan terhadap tekanan berlebihan. Mahasiswa diminta menerima perlakuan tidak adil sebagai bagian dari pembentukan mental.
Seolah-olah semakin banyak penderitaan yang mampu ditanggung, semakin baik kualitas seseorang.
Pandangan ini keliru. Resiliensi bukan kepatuhan terhadap ketidakadilan. Ketangguhan justru mencakup kemampuan mengenali persoalan, memulihkan diri, dan memperjuangkan perubahan yang diperlukan.
Begitu pula adaptabilitas. Menyesuaikan diri bukan berarti mengorbankan prinsip demi diterima lingkungan.
Seseorang boleh mengubah cara bekerja, tetapi tidak harus meninggalkan kejujuran. Ia boleh mengikuti perkembangan teknologi, tetapi tetap berkewajiban menjaga martabat manusia.
Pendidikan membutuhkan manusia yang lentur dalam metode, tetapi teguh dalam nilai.
Ketika Pengetahuan Kampung Dianggap Ketinggalan
Ada persoalan lain yang lebih sunyi: pendidikan modern kerap memandang pengetahuan lokal sebagai sesuatu yang kurang penting.
Apa yang berasal dari kampus dianggap ilmiah. Apa yang tumbuh dari pengalaman masyarakat sering disebut tradisional, seolah-olah keduanya berada pada tingkatan yang berbeda.
Padahal, masyarakat telah lama mengembangkan pengetahuan tentang hubungan sosial, penyelesaian konflik, dan kehidupan bersama.
Di Sumatera Utara, misalnya, masyarakat Batak Toba mengenal Dalihan Na Tolu, sedangkan masyarakat Karo memiliki Rakut Sitelu. Keduanya memperlihatkan bagaimana hubungan kekerabatan membentuk tanggung jawab dan tata pergaulan sosial.
Nilai-nilai tersebut bukan sekadar bahan pertunjukan budaya. Di dalamnya terdapat pelajaran tentang komunikasi, penghormatan, dan kewajiban terhadap sesama.
Namun, kearifan lokal juga tidak boleh dipuja tanpa kritik. Tidak semua kebiasaan yang diwariskan otomatis adil. Tradisi perlu terus diperiksa ketika berhadapan dengan persoalan kesetaraan, hak individu, dan perubahan masyarakat.
Karena itu, mahasiswa harus belajar mendengarkan masyarakat tanpa kehilangan keberanian berpikir.
Masyarakat bukan laboratorium sosial tempat mahasiswa datang, mengambil informasi, lalu pulang membawa laporan.
Mereka adalah manusia yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan hak untuk menjelaskan kehidupannya sendiri.
Gotong Royong yang Kehilangan Makna
Kita sering membanggakan gotong royong sebagai identitas bangsa. Namun, solidaritas tidak selalu berjalan seiring dengan keadilan.
Hubungan kekerabatan dapat menjadi sumber pertolongan. Tetapi, kedekatan yang sama juga dapat melahirkan nepotisme dan perlakuan istimewa.
Kelompok yang kompak belum tentu terbuka terhadap orang luar. Musyawarah yang terlihat harmonis belum tentu memberi kesempatan bicara kepada semua orang.
Karena itu, ukuran keberhasilan hubungan sosial tidak cukup hanya pada kuatnya ikatan kelompok.
Pertanyaannya lebih mendasar: siapa yang didengarkan, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang tersingkir?
Gotong royong kehilangan makna ketika hanya menguntungkan mereka yang memiliki hubungan dekat dengan pemegang kekuasaan. Solidaritas yang sehat harus berani melampaui batas keluarga, kelompok, dan identitas.
Pendidikan Harus Kembali kepada Manusia
Di sinilah magang berbasis kearifan lokal menemukan relevansinya.
Magang seharusnya bukan sekadar kewajiban kampus dan akademik yang berakhir dengan laporan dan tanda tangan pembimbing. Ia mesti menjadi ruang perjumpaan antara teori dan kenyataan, antara pengetahuan kampus dan pengalaman masyarakat.
Mahasiswa dari kampus perlu belajar mengambil keputusan, menghadapi perbedaan, memahami budaya, serta mempertanggungjawabkan tindakannya.
Kampus pun perlu mengubah cara menilai keberhasilan pendidikan. Bukan hanya berapa banyak mahasiswa yang lulus, melainkan bagaimana mereka memperlakukan manusia setelah lulus.
Bukan sekadar seberapa cepat mereka memperoleh pekerjaan, melainkan apakah kehadiran mereka membawa manfaat bagi kehidupan bersama.
Indonesia tentu membutuhkan tenaga profesional yang menguasai teknologi. Tetapi bangsa ini juga membutuhkan manusia yang berani mempertanyakan ketidakadilan, menghormati kebudayaan, dan membangun solidaritas tanpa diskriminasi.
Sebab, gelar akademik tidak otomatis melahirkan kebijaksanaan. Sertifikat kompetensi tidak menjamin kepekaan sosial. Bahkan, kecerdasan dapat menjadi berbahaya ketika kehilangan tanggung jawab moral.
Maka pertanyaan tentang masa depan pendidikan sesungguhnya sederhana: kita hendak mencetak manusia yang sekadar mampu bersaing, atau manusia yang juga sanggup memperbaiki dunia tempat ia hidup?
Kampus boleh bangga menghasilkan ribuan sarjana. Namun, jika para lulusannya kehilangan kemampuan memanusiakan sesama, pendidikan patut bertanya: sebenarnya apa yang telah berhasil kita ajarkan? (Red/”)
