Kopi Times | Medan :
Menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Utara bergerak cepat. Dalam High Level Meeting (HLM) yang digelar di Aula Raja Inal Kantor Gubernur Sumut, Jumat (6/2), para pemangku kepentingan sepakat: stabilitas harga adalah harga mati. Enam rekomendasi strategis pun dilahirkan demi memastikan masyarakat bisa beribadah dengan tenang tanpa dibayangi lonjakan harga pangan.
Pertemuan tingkat tinggi ini dipimpin langsung Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, dan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Rudy B. Hutabarat, Kapolda Sumut, Kajati Sumut, BPS, Bulog, jajaran BUMD dan BLUD, hingga perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian yang bergabung secara daring. Sinergi lintas lembaga ini menjadi sinyal kuat bahwa pengendalian inflasi bukan kerja satu institusi, melainkan kerja kolektif.
Ramadan dan Idulfitri selalu identik dengan lonjakan konsumsi. Permintaan masyarakat terhadap bahan pangan meningkat signifikan, dari beras, daging, telur, cabai, hingga minyak goreng. Secara historis, periode ini memang kerap memicu tekanan inflasi. Karena itu, kesiapan jauh hari menjadi kunci.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Rudy B. Hutabarat, menegaskan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan implementasi Early Warning System (EWS) di seluruh wilayah Sumut. Sistem ini berfungsi sebagai “alarm dini” untuk membaca potensi kenaikan harga sebelum membesar. Dengan EWS, pergerakan harga dapat dipantau lebih akurat, sehingga intervensi bisa dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Setiap gejolak harga harus direspons cepat. Jangan menunggu tinggi baru bertindak,” begitu kira-kira pesan yang mengemuka. Selain EWS, protokol intervensi pengendalian harga di daerah juga akan diperkuat agar langkah yang diambil lebih terukur dan terkoordinasi.
Di sisi lain, Gubernur Bobby Nasution memastikan bahwa secara umum ketersediaan komoditas pangan di Sumatera Utara dalam kondisi surplus. Artinya, dari sisi produksi, masyarakat tidak perlu khawatir. Namun, tantangan terbesar bukan semata pada stok, melainkan distribusi.
“Distribusi harus lancar. Kerja sama antardaerah harus kuat. Jangan sampai ada daerah surplus tapi daerah lain kekurangan,” tegasnya. Karena itu, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antar kabupaten/kota menjadi prioritas agar pasokan merata, mudah diakses, dan harga tetap stabil.
Dari pertemuan tersebut, lahirlah enam rekomendasi strategis. Pertama, meningkatkan frekuensi dan efektivitas Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan prinsip 4T: Tepat Waktu, Tepat Sasaran, Tepat Lokasi, dan Tepat Komoditas. GPM diharapkan menjadi bantalan langsung bagi masyarakat ketika harga mulai bergerak naik.
Kedua, memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog untuk menambah pasokan daging sapi dan/atau kerbau. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia menjadi bagian penting agar suplai protein hewani tetap aman saat permintaan melonjak.
Ketiga, menjalin kerja sama lebih erat dengan produsen daging ayam dan telur ayam ras. Dua komoditas ini hampir selalu menjadi primadona konsumsi Ramadan, sehingga ketersediaannya harus dijaga sejak awal.
Keempat, menyesuaikan atau menunda rencana penyesuaian tarif administered prices seperti tarif PDAM atau parkir ketika tekanan inflasi meningkat. Kebijakan ini penting agar tidak ada tambahan beban biaya bagi masyarakat di tengah momentum kenaikan harga pangan.
Kelima, mengimplementasikan Early Warning System (EWS) secara luas di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara. Dengan sistem ini, pengendalian inflasi tidak hanya terpusat di tingkat provinsi, tetapi merata hingga daerah.
Keenam, memperkuat koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap harga pasar.

Program sosial tetap berjalan, tetapi stabilitas harga juga tetap terjaga.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Januari 2026, inflasi Sumatera Utara tercatat 3,81 persen (year on year), menurun dari bulan sebelumnya yang mencapai 4,66 persen. Meski tren menurun, angka ini masih lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar 3,55 persen dan masih berada di atas target nasional 2,5±1 persen. Artinya, kewaspadaan tetap diperlukan.
Menjelang Ramadan, perkembangan harga relatif terkendali. Sejumlah komoditas seperti telur ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit justru mengalami penurunan. Sementara daging sapi, cabai merah, gula pasir, dan minyak goreng mengalami kenaikan terbatas, namun masih dalam batas wajar.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumut juga meluncurkan Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Provinsi Sumatera Utara. Dokumen strategis ini disusun bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota sebagai arah kebijakan jangka menengah dalam menjaga stabilitas harga.
Ke depan, TPID Sumut memastikan pasokan bahan pangan tetap tersedia dengan harga terjangkau selama Ramadan dan Idulfitri 2026. Namun, stabilitas harga bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga diimbau untuk berbelanja secara bijak dan tidak melakukan penimbunan.
Sebab pada akhirnya, inflasi bukan sekadar angka statistik. Ia menyentuh dapur rumah tangga, menentukan daya beli, dan memengaruhi kualitas ibadah. Dengan sinergi yang solid dan langkah yang terukur, Sumatera Utara berharap bisa melewati Ramadan tahun ini dengan harga yang tetap bersahabat dan ekonomi yang tetap terjaga. (Red/*)
