Kopi Times – Indonesia tidak perlu menunggu El Niño 2026 El Niño 2026 dinyatakan sebagai yang terkuat dalam sejarah sebelum mengambil tindakan. Data iklim sudah menunjukkan musim kemarau meluas, hari tanpa hujan bertambah, dan risiko kebakaran hutan serta lahan meningkat.
Dalam pengelolaan ancaman bencana Indonesia, keputusan yang terlambat sering menghasilkan biaya sosial, ekonomi, dan lingkungan yang jauh lebih besar. NOAA memperkirakan El Niño akan menguat hingga akhir 2026 dan memiliki peluang 97 persen bertahan sampai awal musim semi 2027 di Belahan Bumi Utara.
BMKG juga menyatakan kemarau 2026 di Indonesia cenderung lebih kering dan panjang dibandingkan keadaan normal. Banyak wilayah Indonesia akan menghadapi puncak kemarau pada Agustus dan September.
Informasi tersebut seharusnya menjadi dasar tindakan dini, bukan sekadar bahan peringatan. Pemerintah perlu mengubah prakiraan menjadi keputusan operasional yang jelas.
Kesiapsiagaan dapat menggunakan pendekatan anticipatory action atau tindakan antisipatif. Pendekatan ini menghubungkan prakiraan iklim dengan keputusan yang telah disiapkan sebelumnya.
Ketika indikator tertentu melewati ambang risiko, pemerintah langsung mengaktifkan perlindungan air, bantuan pertanian, patroli kebakaran, layanan kesehatan, atau dukungan sosial. Cara ini berbeda dari pola reaktif yang baru bergerak setelah sawah gagal panen, sumur mengering, atau asap menutupi permukiman.
Pengalaman global menunjukkan manfaat tindakan dini. FAO melaksanakan langkah antisipatif menjelang El Niño 2023–2024 di 24 negara dan menjangkau sekitar 1,7 juta orang.
Bentuk intervensinya mencakup benih tahan iklim, sistem penampungan air, irigasi, layanan kesehatan ternak, bantuan tunai, dan dukungan bagi rumah tangga rentan.
Program tersebut menggunakan prakiraan musiman, kalender pertanian, analisis risiko wilayah, serta jadwal krisis yang telah ditentukan. Dukungan diberikan sebelum dampak mencapai tingkat yang merusak.
Indonesia dapat menerapkan prinsip serupa melalui sistem pemerintahan yang sudah ada. BMKG menyediakan prakiraan dan peringatan iklim. Pemerintah daerah memiliki data penduduk, lahan pertanian, sumber air, fasilitas kesehatan, dan desa rawan kebakaran.
Kementerian teknis, BNPB, BPBD, penyuluh, puskesmas, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dapat mengubah data tersebut menjadi tindakan yang terukur.
Langkah pertama ialah menyusun peta risiko sampai tingkat desa. Peta tidak cukup hanya menunjukkan wilayah kering. Pemerintah perlu menggabungkan data curah hujan, hari tanpa hujan, kelembapan tanah, tinggi muka air gambut, kondisi waduk, luas tanam, kelompok rentan, akses air bersih, dan kemampuan layanan kesehatan.
UNDRR dalam laporan sistem peringatan dini multibahaya 2024 menekankan bahwa pengetahuan risiko menjadi dasar respons yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan.
Sistem peringatan tidak cukup hanya menghasilkan informasi. Informasi harus sampai kepada masyarakat dan memicu tindakan yang telah disepakati.
Sektor pangan membutuhkan keputusan paling cepat. Kalender tanam harus mengikuti informasi iklim lokal, bukan hanya kebiasaan tahunan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan benih berumur pendek dan tahan kering, pompa yang berfungsi, distribusi air yang adil, serta bantuan bagi petani yang kehilangan musim tanam.
Penelitian mengenai pemanenan air hujan dan irigasi hemat air di Indonesia menunjukkan bahwa penyimpanan air serta penggunaan air secara efisien dapat mendukung produktivitas pertanian lahan kering.
Penelitian pada perkebunan teh di Jawa Barat juga menunjukkan bahwa perubahan curah hujan memengaruhi produksi. Strategi adaptasi perlu mencakup pengelolaan air, peningkatan kapasitas petani, tanaman penaung, dan penggunaan varietas yang lebih toleran.
Perlindungan sumber air harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah perlu memeriksa sumur, embung, waduk, jaringan pipa, dan sumber mata air sebelum debit turun ke tingkat kritis.
Distribusi air bersih harus memiliki daftar lokasi, armada, petugas, dan kelompok penerima yang jelas. Rumah sakit dan puskesmas memerlukan jaminan air, listrik, obat, serta protokol menghadapi dehidrasi, penyakit akibat panas, gangguan pernapasan, dan memburuknya penyakit kronis.
Di wilayah gambut, pencegahan kebakaran harus dimulai dengan menjaga kelembapan. Patroli terpadu perlu bergerak berdasarkan indeks bahaya kebakaran, hotspot, dan tinggi muka air tanah.
Pemerintah harus menindak pembakaran terbuka sekaligus menyediakan cara pembukaan lahan tanpa bakar yang realistis bagi petani kecil. Operasi modifikasi cuaca dapat mendukung pembasahan. Namun, keberhasilannya bergantung pada ketersediaan awan dan kondisi atmosfer.
Kota juga perlu bersiap. Pemerintah kota dapat membuka pusat pendinginan sementara, menambah tempat minum, memperluas ruang teduh, mengubah jam kerja luar ruang, dan mengirim peringatan panas kepada masyarakat.
Sekolah perlu mengurangi kegiatan fisik ketika suhu terlalu tinggi. Perusahaan harus melindungi pekerja konstruksi, transportasi, kebersihan, pertanian, dan sektor informal dari paparan panas berkepanjangan.
Kesiapsiagaan harus melindungi kelompok yang paling mudah terdampak. Petani kecil, nelayan, masyarakat adat, keluarga miskin, anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas sering memiliki pilihan adaptasi yang terbatas.
Bantuan sosial adaptif perlu menggunakan pemicu yang jelas. Bantuan harus tersedia sebelum rumah tangga menjual aset, mengurangi konsumsi pangan, menambah utang, atau menarik anak dari sekolah.
El Niño yang sangat kuat masih berupa kemungkinan. Namun, ketidakpastian bukan alasan untuk menunda. Ketidakpastian justru menuntut rencana yang fleksibel, bertahap, dan dapat diperbarui.
Indonesia tidak boleh mengukur keberhasilan dari banyaknya bantuan setelah bencana. Keberhasilan harus terlihat dari kebakaran yang dapat dicegah, sawah yang tetap produktif, sumber air yang tetap tersedia, dan warga rentan yang tetap sehat.
kesiapsiagaan El Niño, tindakan antisipatif, desa tangguh iklim, peringatan dini, ketahanan pangan, krisis air, adaptasi iklim, petani kecil, karhutla, perlindungan kelompok rentan, BMKG, mitigasi bencana. (Red/*)
