Kopi Times – Kondisi musim kemarau kini semakin menguasai wilayah Indonesia. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan bahwa hingga Dasarian II Juli 2026, sebanyak 509 Zona Musim atau sekitar 72,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.
Curah hujan kategori rendah tercatat mencakup 92,93 persen wilayah. Sementara itu, sekitar 89,97 persen wilayah mengalami sifat hujan bawah normal. Angka dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekeringan bukan lagi ancaman yang jauh. Kondisi kering telah terjadi di banyak daerah dan mulai menekan kehidupan masyarakat.
Kondisi hari tanpa hujan juga terus bertambah. BMKG mencatat 1.366 titik pengamatan mengalami hari tanpa hujan selama 21 sampai 30 hari. Sebanyak 943 titik mengalami 31 sampai 60 hari tanpa hujan.
Sebanyak 70 titik di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bahkan telah melewati 60 hari tanpa hujan. Durasi terpanjang mencapai 80 hari dan tercatat di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Situasi dan kondisi ini meningkatkan tekanan terhadap sumber air, lahan pertanian, ekosistem gambut, dan kesehatan masyarakat.

Kondisi tersebut bertepatan dengan penguatan El Niño di Samudra Pasifik. Pada akhir Juli 2026, BMKG mencatat indeks Niño 3.4 dasarian sebesar +2,26 dan Southern Oscillation Index mencapai -30,2. Kedua indikator tersebut menunjukkan hubungan laut dan atmosfer yang semakin kuat.
El Niño menggeser pusat pembentukan awan ke Pasifik tengah dan timur. Akibatnya, pasokan uap air ke banyak wilayah Indonesia berkurang. Peluang terbentuknya awan hujan juga menurun.
Namun, kondisi musim kemarau tidak berarti hujan berhenti sepenuhnya. Gelombang atmosfer, sirkulasi siklonik, dan pertemuan angin masih dapat memicu hujan lokal. Hujan bahkan dapat turun dengan intensitas sedang hingga lebat dalam waktu singkat.
Pola kondisi tersebut sering membingungkan masyarakat. Hujan satu atau dua hari dianggap sebagai tanda berakhirnya kemarau. Padahal, hujan singkat belum tentu mampu memulihkan cadangan air tanah yang telah menyusut selama berminggu-minggu.
Dampak paling cepat terasa pada sektor pertanian. Sawah tadah hujan menghadapi risiko kekurangan air pada fase pertumbuhan penting. Petani juga harus menanggung kenaikan biaya pompa, bahan bakar, dan irigasi tambahan.
BMKG merekomendasikan penyesuaian kalender tanam, penggunaan varietas tahan kering, serta pemilihan tanaman dengan siklus panen lebih pendek. Langkah tersebut penting karena puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus di sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Kekeringan juga dapat menurunkan debit sungai, waduk, mata air, dan sumur dangkal. Ketika pasokan air berkurang, persaingan kebutuhan antara rumah tangga, pertanian, industri, dan energi dapat meningkat.
Pemerintah daerah perlu mengawasi cadangan air sejak dini. Distribusi air bersih tidak boleh baru disiapkan setelah sumur masyarakat mengering.
Ancaman lain datang dari kebakaran hutan dan lahan. Hingga awal April 2026, Indonesia telah mencatat 1.601 hotspot.
Data pemerintah juga menunjukkan luas lahan terbakar hingga 28 Februari 2026 mencapai 32.637,42 hektare. Luas tersebut hampir 20 kali lebih besar dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Wilayah rawan meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Risiko kebakaran meningkat tajam ketika kekeringan mencapai lahan gambut.
Gambut yang kehilangan air dapat terbakar sampai ke lapisan bawah tanah. Api kemudian sulit dilihat, dilokalisasi, dan dipadamkan. Bara dapat bertahan lama serta kembali muncul ketika angin dan suhu mendukung.
Studi Lisnawati dan kolega dalam jurnal Agromet menunjukkan bahwa kekeringan akibat El Niño 2015 meningkatkan kelas bahaya kebakaran ekstrem di lahan gambut Jambi sebesar 38 persen dibandingkan tahun normal. Temuan tersebut memperlihatkan kuatnya hubungan antara kekeringan, penurunan kelembapan tanah, dan peningkatan risiko kebakaran gambut.
Penelitian Nurhayati dan Aulia juga menemukan bahwa hotspot selama El Niño 2023 lebih banyak muncul di lahan gambut Muaro Jambi dibandingkan tanah mineral.
Pencegahan yang dilakukan meliputi patroli terpadu, pemantauan tinggi muka air tanah, penggunaan teknologi sensor, dan penyuluhan kepada masyarakat.
Karhutla tidak hanya merusak hutan. Asap menurunkan kualitas udara, mengganggu penerbangan, menekan kegiatan ekonomi, dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta pekerja luar ruang menghadapi risiko kesehatan paling besar.
Pemerintah perlu menjaga tinggi muka air gambut, memperkuat patroli desa, menindak pembakaran terbuka, serta menggunakan sistem peringatan dini berbasis cuaca dan hotspot. Operasi modifikasi cuaca dapat membantu pembasahan lahan ketika awan yang sesuai tersedia. Namun, cara tersebut tidak dapat menggantikan perlindungan gambut, restorasi ekosistem, dan penegakan hukum.
Masyarakat juga memiliki peran langsung. Warga perlu menghemat air, tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan api, serta segera melaporkan titik asap. Petani membutuhkan informasi iklim yang mudah dipahami sampai tingkat desa.
Indonesia sedang memasuki fase kritis kemarau 2026. Kondisi belum tentu seragam di semua daerah. Namun, sinyal risikonya sudah kuat. Tindakan sekarang akan menentukan apakah musim kering ini dapat dikelola atau berkembang menjadi krisis air, pangan, kesehatan, dan lingkungan. (Red/*)



