Oleh: Hery Buha Manalu
Palembang akan menjadi panggung penting pada 11 Februari 2026. Di kota sungai itu, Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)Â bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) serta Rapat Koordinasi wilayah Sumatera. Di atas kertas, ini adalah agenda rutin koordinasi. Namun dalam konteks ekonomi hari ini, di tengah ancaman cuaca ekstrem, siklus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), dan trauma bencana, agenda ini sejatinya adalah alarm kewaspadaan.
GPIPS bukan sekadar ganti nama dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Ia adalah penyempurnaan. Perubahan nomenklatur ini menyiratkan pergeseran paradigma: dari sekadar memadamkan api inflasi, menuju membangun fondasi ketahanan pangan.
Pemerintah menyadari bahwa tekanan harga tidak lagi cukup dihadapi dengan operasi pasar sesaat atau intervensi jangka pendek. Tantangannya lebih struktural, lebih kompleks, dan menuntut orkestrasi pusat–daerah yang jauh lebih rapat.
Tema yang diangkat tahun ini cukup gamblang Memperkuat Ketahanan Pangan, Menjaga Ketersediaan Pasokan Pangan Periode HBKN dan Antisipasi Risiko Curah Hujan Ekstrem. Ada tiga isu sentral.
Pertama, pemulihan sektor pertanian Sumatera pascabencana. Kedua, antisipasi risiko hujan ekstrem yang berpotensi mengganggu produksi dan distribusi. Ketiga, pengendalian inflasi pada periode HBKN, fase yang hampir selalu identik dengan lonjakan permintaan.
Sumatera memegang peran strategis dalam peta pangan nasional. Ia bukan hanya lumbung komoditas hortikultura, tetapi juga simpul distribusi antarwilayah. Gangguan produksi di satu sentra bisa menjalar cepat menjadi tekanan harga di kota-kota besar.
Itulah sebabnya kehadiran Kemenko Perekonomian, Kemenko Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, BULOG, Bank Indonesia, hingga kepala daerah se-Sumatera bukan sekadar formalitas. Ini soal sinkronisasi kebijakan fiskal, moneter, logistik, hingga tata niaga.
Menariknya, di tengah bayang-bayang bencana dan anomali iklim, Januari 2026 justru mencatatkan deflasi bulanan kelompok bahan makanan di sebagian besar wilayah Sumatera. Pasokan cabai dan bawang merah meningkat. Produksi di daerah sentra membaik. Distribusi relatif lancar. Pasar, untuk sementara, bernapas lega.
Namun ekonomi mengajarkan satu hal: deflasi hari ini tidak menjamin stabilitas esok hari. HBKN Imlek dan Lebaran 2026 sudah di depan mata. Permintaan akan melonjak. Jika pasokan terganggu oleh hujan ekstrem atau distribusi tersendat akibat infrastruktur terdampak bencana, tekanan harga bisa kembali muncul. Inflasi pangan selalu sensitif terhadap ekspektasi dan sentimen.
Di titik ini, GPIPS diuji. Apakah ia mampu bergerak dari responsif menjadi preventif? Dari reaktif menjadi antisipatif? Penguatan dari sisi hulu mulai dari pemulihan lahan pertanian, ketersediaan pupuk, akses pembiayaan, hingga perlindungan risiko cuaca, harus berjalan paralel dengan penguatan hilir: distribusi, cadangan pangan, dan stabilisasi harga.
Peran BULOG dan Badan Pangan Nasional krusial dalam menjaga buffer stock. Peran pemerintah daerah tak kalah penting dalam memastikan kelancaran distribusi dan pengawasan harga. Sementara Bank Indonesia, melalui koordinasi TPIP–TPID, tetap menjadi jangkar ekspektasi inflasi agar tetap selaras dengan target nasional 2,5% ± 1% pada 2026.
Target itu bukan angka kosmetik. Ia mencerminkan komitmen menjaga daya beli masyarakat sekaligus stabilitas makroekonomi. Inflasi pangan yang liar akan langsung menghantam kelompok berpendapatan rendah, memperlebar ketimpangan, dan menggerus kepercayaan publik. Sebaliknya, inflasi yang terjaga akan menciptakan ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Yang tak kalah penting adalah konsistensi kebijakan. Pengendalian inflasi tidak boleh bersifat musiman, ramai menjelang Lebaran, lalu redup setelahnya. Ketahanan pangan menuntut kerja jangka panjang, diversifikasi sumber produksi, penguatan teknologi pertanian, digitalisasi rantai pasok, hingga integrasi data antarinstansi.
Palembang, dengan sejarah panjang sebagai simpul perdagangan, menjadi simbol bahwa ekonomi Sumatera tak pernah lepas dari urusan distribusi. Sungai Musi dahulu adalah jalur logistik. Kini, logistik modern dan sistem informasi menjadi sungai baru yang menentukan kelancaran pasokan.
GPIPS 2026 akan menjadi indikator apakah koordinasi pusat–daerah benar-benar matang atau masih terjebak dalam rapat-rapat seremonial. Tantangan ke depan bukan hanya menjaga harga tetap stabil, tetapi memastikan setiap rumah tangga merasa aman akan ketersediaan pangan.
Di tengah ketidakpastian iklim dan dinamika global, ketahanan pangan adalah fondasi kedaulatan ekonomi. Dan di sanalah, Sumatera sedang diuji, bukan hanya untuk mengendalikan inflasi, tetapi untuk membuktikan bahwa stabilitas harga bisa berjalan seiring dengan kesejahteraan petani dan ketenangan konsumen.
Jika GPIPS mampu menjahit hulu dan hilir dalam satu tarikan napas kebijakan, maka target inflasi 2026 bukan sekadar angka. Ia menjadi cermin dari kerja kolektif yang serius, terukur, dan berpihak pada rakyat. (Red/*)
