Oleh : Hery Buha Manalu
Setiap menjelang Ramadan, satu pertanyaan klasik kembali muncul di ruang-ruang publik, apakah harga akan naik? Pertanyaan itu sederhana, tetapi dampaknya nyata. Ia menyentuh dapur rumah tangga, menentukan daya beli keluarga kecil, bahkan memengaruhi ketenangan batin umat yang hendak beribadah. Di Sumatera Utara, kekhawatiran itu bukan isapan jempol. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi Januari 2026 berada di angka 3,81 persen (year on year).
Angka ini memang menurun dari bulan sebelumnya, tetapi masih di atas inflasi nasional dan belum sepenuhnya masuk ke sasaran ideal 2,5±1 persen.
Di sinilah pentingnya membaca inflasi bukan sekadar sebagai statistik, melainkan sebagai realitas sosial. Inflasi bukan hanya urusan grafik dan tabel. Ia adalah cerita tentang harga cabai yang melonjak, tentang telur yang tiba-tiba mahal, tentang daging yang makin jauh dari jangkauan.
Ramadan dan Idulfitri, dengan lonjakan konsumsi yang hampir selalu berulang setiap tahun, menjadi momen krusial. Permintaan meningkat, distribusi diuji, dan spekulasi kerap ikut bermain.
High Level Meeting (HLM) TPID Sumatera Utara pekan lalu menunjukkan satu hal, pemerintah daerah tidak ingin kecolongan. Enam rekomendasi strategis dilahirkan. Dari penguatan Gerakan Pangan Murah dengan prinsip 4T, penambahan pasokan daging melalui Bulog, kerja sama dengan produsen ayam dan telur, hingga penundaan penyesuaian tarif layanan publik ketika tekanan inflasi meningkat. Ini langkah taktis yang patut diapresiasi.
Namun, pertanyaan mendasarnya tetap: apakah kita sedang memadamkan api, atau membangun sistem agar api tak mudah menyala?
Bank Indonesia mendorong implementasi Early Warning System (EWS) secara lebih luas. Gagasan ini tepat. Inflasi harus dibaca sejak gejalanya, bukan setelah membesar. EWS ibarat radar cuaca bagi ekonomi daerah. Ketika awan gelap mulai berkumpul, intervensi bisa segera dilakukan. Tetapi sistem secanggih apa pun akan sia-sia tanpa keberanian eksekusi dan koordinasi yang solid di lapangan.
Gubernur Sumatera Utara menegaskan bahwa stok pangan dalam kondisi surplus. Pernyataan ini menenangkan, tetapi surplus di atas kertas tidak selalu berarti aman di pasar. Tantangan klasik kita ada pada distribusi. Jalan rusak, rantai pasok panjang, biaya logistik tinggi, hingga ego sektoral antarwilayah sering kali membuat harga berbeda jauh antara satu kabupaten dan kabupaten lain. Di sinilah kerja sama antardaerah (KAD) menjadi kunci, bukan sekadar slogan.
Inflasi daerah sering kali bukan soal kurangnya produksi, melainkan ketidakefisienan sistem. Ketika satu daerah kelebihan cabai dan daerah lain kekurangan, harga tetap saja melonjak. Maka penguatan konektivitas dan transparansi data menjadi pekerjaan rumah jangka panjang.
Langkah menunda kenaikan administered prices seperti tarif PDAM atau parkir saat tekanan inflasi meningkat juga patut dicatat.
Kebijakan ini menunjukkan sensitivitas terhadap daya beli masyarakat. Dalam situasi ekonomi yang rapuh, tambahan beban sekecil apa pun bisa terasa berat. Tetapi kebijakan ini tentu tidak bisa terus-menerus ditunda tanpa pembenahan struktural pada BUMD dan layanan publik.
Di sisi lain, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dikawal agar tidak menciptakan permintaan besar yang menekan harga pasar. Program sosial dan stabilitas harga tidak boleh saling menegasikan. Koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi krusial agar niat baik tidak berujung pada efek samping ekonomi.
Yang juga penting adalah peran masyarakat. Dalam setiap momentum Ramadan, ada kecenderungan panic buying dan penimbunan. Padahal, perilaku konsumsi yang berlebihan justru mempercepat kenaikan harga. Pemerintah bisa mengatur pasokan, tetapi perilaku pasar juga ditentukan oleh psikologi kolektif.
Peluncuran Roadmap Pengendalian Inflasi Sumatera Utara patut dilihat sebagai komitmen jangka menengah.
Dokumen ini seharusnya bukan sekadar formalitas, melainkan peta jalan yang konsisten dijalankan lintas periode kepemimpinan. Inflasi tidak mengenal tahun politik atau pergantian jabatan. Ia bergerak mengikuti dinamika pasar dan ekspektasi publik.
Pada akhirnya, menjaga inflasi menjelang Ramadan bukan sekadar tugas teknokratis. Ia adalah kerja moral. Ketika harga terkendali, masyarakat bisa beribadah dengan tenang. Ketika daya beli terjaga, ekonomi daerah tetap bergerak. Dan ketika koordinasi berjalan, kepercayaan publik menguat.
Sumatera Utara kini berada pada persimpangan, mengulang pola reaktif tahunan, atau membangun fondasi sistemik yang lebih tahan guncangan. Ramadan akan selalu datang setiap tahun. Pertanyaannya, apakah kesiapan kita juga selalu bertumbuh? (Red/*)
