BerandaArtikelKrisis Energi dan Pancasila, Ketika Matahari Belum Menjadi Keadilan

Krisis Energi dan Pancasila, Ketika Matahari Belum Menjadi Keadilan

Oleh: Hery Buha Manalu
Indonesia tidak pernah kekurangan sinar matahari. Dari Sabang sampai Merauke, matahari menyinari daratan, lautan, pegunungan, dan pulau-pulau kecil hampir sepanjang tahun. Namun, kelimpahan energi alam tersebut menyimpan sebuah ironi. Di tengah potensi energi terbarukan yang begitu besar, bangsa ini masih bergulat dengan ketergantungan bahan bakar fosil, kerentanan pasokannya, dan ketimpangan kesempatan menikmati listrik yang andal serta terjangkau. Matahari memang menyinari semua orang, tetapi manfaat ekonominya belum dirasakan secara adil.

Persoalan energi Indonesia sesungguhnya lebih dalam daripada sekadar ketersediaan minyak, gas, atau listrik. Krisis energi memperlihatkan persoalan struktural dalam pengelolaan sumber daya, penguasaan teknologi, pembiayaan, dan distribusi pembangunan. Ketika harga minyak dunia bergejolak akibat konflik geopolitik, perekonomian nasional ikut menghadapi tekanan. Ketahanan energi akhirnya bukan hanya urusan teknis kementerian atau perusahaan listrik, melainkan persoalan kedaulatan bangsa dan masa depan kesejahteraan rakyat.

Besarnya potensi energi surya Indonesia justru mempertegas paradoks tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat potensi energi surya nasional sekitar 3.294 gigawatt.

Sementara itu, Kompas.com pada 4 September 2026 melaporkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpasang baru mencapai sekitar 1,5 gigawatt pada pertengahan 2026. Angka ini menunjukkan kesenjangan besar antara potensi alam dan kemampuan memanfaatkannya. Indonesia kaya sumber energi, tetapi belum sepenuhnya mampu mengubah kekayaan tersebut menjadi kekuatan ekonomi yang merata.

Coffee banner ads with 3d illustratin latte and woodcut style decorations on kraft paper background
Pancasila di Tengah Paradoks Energi

Dalam perspektif Pancasila, energi tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Hal ini merupakan kebutuhan strategis yang menentukan kualitas kehidupan, produktivitas ekonomi, dan kesempatan masyarakat untuk berkembang.

Karena itu, pembangunan sektor ini perlu ditempatkan dalam kerangka moral, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Kelima sila Pancasila menyediakan landasan filosofis untuk menilai apakah kebijakannya benar-benar menghadirkan kesejahteraan atau hanya memperbesar angka investasi.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Kekayaan alam bukanlah alasan untuk melakukan eksploitasi tanpa batas.

Pengembangan energi terbarukan perlu memperhatikan keberlanjutan ekosistem, penggunaan lahan, dan pengelolaan limbah teknologi. Energi yang disebut bersih tidak boleh dibangun melalui praktik yang justru merusak lingkungan atau mengabaikan kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Sila kedua menegaskan bahwa akses energi berkaitan dengan martabat manusia. Listrik memungkinkan anak-anak belajar pada malam hari, fasilitas kesehatan menyimpan obat dan vaksin, serta pelaku usaha kecil meningkatkan produktivitasnya.

Ketika masyarakat di wilayah terpencil masih menghadapi keterbatasan pasokan listrik, persoalannya bukan sekadar ketertinggalan infrastruktur. Kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.

Sila ketiga menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari persatuan dan kedaulatan nasional. Ketergantungan berlebihan pada impor bahan bakar, teknologi, dan komponen strategis dapat memperbesar kerentanan ekonomi.

Sementara itu, sila keempat menuntut agar keputusan pembangunan energi melibatkan masyarakat secara bermakna. Pembangunan pembangkit tidak boleh hanya menjadi kesepakatan pemerintah dan investor tanpa mempertimbangkan kepentingan warga terdampak. Seluruh prinsip tersebut bermuara pada sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Energi Bersih Belum Berarti Adil

Benjamin K. Sovacool dan Michael H. Dworkin (2015), melalui penelitian dalam jurnal Applied Energy, menjelaskan bahwa keadilan energi merupakan pendekatan etis untuk memahami bagaimana manfaat, risiko, dan tanggung jawab dalam sistem energi dibagikan. Perspektif ini mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan energi tidak cukup diukur melalui kapasitas pembangkit atau keuntungan ekonomi. Kebijakan juga harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan manusia.

Pemikiran tersebut diperdalam Kirsten Jenkins dan koleganya (2016) dalam jurnal Energy Research & Social Science. Mereka mengidentifikasi tiga dimensi penting keadilan energi, yaitu keadilan distribusi, keadilan pengakuan, dan keadilan prosedural. Keadilan distribusi berkaitan dengan pemerataan manfaat dan beban pembangunan energi.

Keadilan pengakuan menuntut penghormatan terhadap kelompok rentan dan masyarakat terdampak. Sementara itu, keadilan prosedural memastikan masyarakat memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Ketiga prinsip tersebut sangat relevan bagi Indonesia. Di perkotaan, masyarakat yang memiliki kemampuan finansial dapat memanfaatkan teknologi panel surya untuk mengurangi ketergantungan terhadap listrik konvensional. Sebaliknya, sebagian masyarakat di pulau-pulau kecil masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan biaya penyediaan energi yang tinggi.

Mereka hidup di bawah matahari yang sama, tetapi belum memiliki kesempatan yang setara untuk memanfaatkan kekayaannya. Inilah paradoks transisi energi, teknologi semakin maju, sementara keadilan sosial belum tentu bergerak dengan kecepatan yang sama.

Tantangan Nyata

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menetapkan arah pengembangan energi terbarukan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. ANTARA pada 27 Mei 2025 melaporkan bahwa dokumen tersebut menargetkan tambahan kapasitas ketenagalistrikan sebesar 69,5 gigawatt, termasuk pengembangan PLTS sekitar 17,1 gigawatt. Kebijakan ini menunjukkan komitmen memperbesar kontribusi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan nasional.

Ambisi tersebut berkembang melalui program pembangunan PLTS sekitar 100 gigawatt peak. Namun, pembangunan pembangkit dalam skala besar tidak otomatis menjamin tersedianya listrik yang murah dan merata. detikFinance pada 11 November 2026 mengungkapkan bahwa pengembangan PLTS membutuhkan investasi jaringan transmisi dan sistem penyimpanan energi. Tanpa infrastruktur pendukung, kapasitas pembangkit yang besar berisiko tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Di sinilah persoalan pembangunan energi harus dibaca secara lebih kritis. Indonesia tidak cukup hanya mengejar investasi dan kapasitas pembangkit. Pemerintah perlu memastikan penguatan industri komponen dalam negeri, peningkatan kompetensi tenaga kerja, pembiayaan yang terjangkau, serta perlindungan masyarakat terdampak.

Transisi energi juga harus membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat lokal, bukan sekadar memperluas pasar teknologi dan keuntungan perusahaan besar.

Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi ini seharusnya menjadi ukuran utama keberhasilan kebijakan energ.

Pengembangan PLTS di wilayah terpencil, koperasi energi berbasis masyarakat, pembiayaan hijau bagi usaha kecil, serta pendidikan teknologi energi terbarukan dapat menjadi langkah konkret untuk mempertemukan kepentingan ekonomi dengan keadilan sosial.

Matahari untuk Siapa?

Krisis energi pada akhirnya bukan hanya persoalan bagaimana Indonesia menghasilkan listrik lebih banyak. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara memastikan setiap warga memperoleh manfaat yang adil dari kekayaan alamnya.

Transisi menuju energi bersih tidak boleh melahirkan ketimpangan baru, ketika kelompok bermodal menikmati teknologi modern sementara masyarakat miskin tetap menghadapi keterbatasan akses.

Pancasila mengingatkan bahwa pembangunan harus memiliki tujuan yang melampaui pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi semestinya memperkuat martabat manusia, menjaga lingkungan, dan memperluas kesejahteraan bersama.

Kedaulatan energi baru memiliki makna ketika bangsa mampu menguasai sumber dayanya sekaligus mendistribusikan manfaatnya secara berkeadilan.

Matahari tidak pernah memilih siapa yang layak menerima cahayanya. Ia menyinari rumah mewah, perkampungan nelayan, kawasan industri, hingga desa terpencil tanpa membedakan status sosial. Sudah seharusnya kebijakan hao ini Indonesia mencerminkan prinsip yang sama.

Sebab, kemerdekaan energi bukan hanya ketika Indonesia mampu menghasilkan listrik dari mataharinya sendiri, melainkan ketika seluruh rakyat dapat menikmati terang dan kesejahteraan yang dihasilkan.

Referensi

1. Firmansyah, M. (2026, 4 September). Kapasitas PLTS Indonesia baru 1,5 GW, AESI soroti hambatan capai target 100 GWp. Kompas.com.

2. Zhafira, A. N. (2025, 27 Mei). Anggota DPR: RUPTL 2025–2034 komitmen Indonesia hadapi perubahan iklim. ANTARA News.

3. Oswaldo, I. G. (2026, 11 November). Proyek PLTS 100 GW RI dilirik China, investasinya tembus Rp 1.140 T. detikFinance.

4.. ovacool, B. K., & Dworkin, M. H. (2015). Energy justice: Conceptual insights and practical applications. Applied Energy, 142, 435–444.

5. Jenkins, K., McCauley, D., Heffron, R., Stephan, H., & Rehner, R. (2016). Energy justice: A conceptual review. Energy Research & Social Science, 11, 174–182.

Sumber Data Resmi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2025). Laporan kinerja Kementerian ESDM tahun 2024.

Google News

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini