Kopi Times – Menghubungkan sistem pembayaran digital antarnegara bukan hanya persoalan teknologi. Perbedaan regulasi, model bisnis, proses operasional, dan karakteristik pasar membuat tata kelola menjadi bagian penting dari pembangunan konektivitas ekonomi digital.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono menegaskan bahwa konektivitas antarnegara membutuhkan fondasi yang kuat agar dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keandalan sistem.
Menurut Thomas, terdapat tiga fondasi utama yang perlu diperkuat.
Pertama, tata kelola yang jelas, termasuk pelindungan konsumen dan pengawasan.
Kedua, proses bisnis yang efisien, sehingga transaksi dapat berlangsung secara efektif.
Ketiga, teknologi yang interoperabel dan berdaya tahan terhadap risiko operasional maupun siber.
Ketiga aspek tersebut menjadi penting karena sistem dari setiap negara memiliki aturan dan karakteristik masing-masing.
Konektivitas tidak berarti semua negara harus menggunakan aturan yang sama.
Pengalaman QRIS Antarnegara menunjukkan bahwa sistem pembayaran domestik dapat dihubungkan dengan sistem negara mitra tanpa harus menyeragamkan seluruh ketentuan masing-masing negara.
Pembahasan mengenai hal tersebut menjadi bagian dari Casual Talk 2 FEKDI x IFSE 2026 yang mengangkat tema penerapan praktik terbaik teknologi dan proses bisnis pada ekosistem ekonomi keuangan digital antarnegara.
Para narasumber turut menyoroti pentingnya infrastruktur yang tangguh, standar dan interoperabilitas, tata kelola, serta pelindungan konsumen.
Pendekatan tersebut menjadi penting karena semakin luasnya konektivitas digital juga berarti semakin banyak sistem, pelaku usaha, dan konsumen yang saling terhubung.
Karena itu, keberhasilan konektivitas tidak hanya dapat diukur dari banyaknya sistem yang berhasil dihubungkan.
Keandalan, keamanan, efisiensi, dan perlindungan pengguna juga menjadi bagian penting dari ekosistem tersebut. (Red/”)
