KOPI TIMES, Medan – Bank Indonesia mencatat perkembangan positif transaksi pembayaran digital di Sumatera Utara sepanjang 2026. Peningkatan penggunaan QRIS, uang elektronik, dan kartu kredit menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan layanan pembayaran nontunai oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Perkembangan QRISÂ tersebut menjadi bagian dari paparan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ameriza M. Moesa, dalam kegiatan Bincang Bareng Media Triwulan IV 2026 di Srikandi, Jalan Samanhudi Nomor 3, Medan, Senin, 16 November 2026.
Kegiatan dimoderatori Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Didit Widiana, serta dihadiri Kepala Kanwil DJBC Sumut Rudy Rahmaddi, Kepala Kanwil DJPb Sumut Tunas Agung Jiwa Brata, Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah I Sumatera Jimmy Ardianto, Plt. Direktur Pengawasan LJK OJK Sumut Yovvi Sukandar, dan sejumlah wartawan ekonomi bisnis.
Bank Indonesia mencatat volume transaksi QRIS di Sumatera Utara pada triwulan III 2026 mencapai 151,41 juta transaksi, tumbuh 59,16 persen secara tahunan.

Jumlah pengguna QRIS mencapai sekitar 3,43 juta dengan pertumbuhan 20,80 persen.
Sementara itu, jumlah merchant QRIS mencapai sekitar 1,998 juta, meningkat 19,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan transaksi QRIS menunjukkan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital dalam aktivitas perdagangan dan konsumsi masyarakat.
Perkembangan serupa terlihat pada penggunaan uang elektronik.
Pada triwulan III 2026, volume transaksi uang elektronik mencapai sekitar 80,03 juta transaksi dengan pertumbuhan 41,23 persen secara tahunan.
Transaksi kartu kredit juga tumbuh 18,38 persen dengan volume sekitar 4,63 juta transaksi.
Sebaliknya, volume transaksi kartu ATM dan debit mengalami kontraksi 8,57 persen menjadi sekitar 62,62 juta transaksi.
Perubahan tersebut menggambarkan pergeseran penggunaan instrumen pembayaran masyarakat, meskipun transaksi berbasis kartu masih memiliki peran dalam sistem pembayaran.
Bank Indonesia bersama pemerintah daerah terus memperluas digitalisasi melalui berbagai program kolaborasi.
Salah satunya adalah Medan Digital Festival 2026 atau Medan Digifest.
Kegiatan tersebut mencatat 47.191 transaksi QRIS, mendorong digitalisasi 40 UMKM, serta melibatkan sekitar 17 ribu peserta dalam kegiatan edukasi.
Bank Indonesia juga menyelenggarakan program QRIS Jelajah Indonesia bersama generasi muda dan pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi keuangan digital.
Selain itu, digitalisasi pembayaran didorong melalui berbagai kegiatan strategis daerah, termasuk ajang olahraga dan pariwisata.
Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah
Bank Indonesia turut mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah melalui koordinasi bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Sumatera Utara pada semester I 2026 mencapai 96,03 persen, lebih tinggi dibandingkan indeks nasional sebesar 92,30 persen.
Capaian tersebut menunjukkan perkembangan penggunaan transaksi digital dalam pelayanan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah QResto, sistem pembayaran digital yang mengintegrasikan transaksi pelaku usaha dengan pemungutan dan penyetoran pajak barang dan jasa tertentu secara otomatis.
Melalui mekanisme splitting payment, pembayaran konsumen dapat diproses bersamaan dengan pencatatan dan penyetoran kewajiban pajak sesuai sistem yang diterapkan.
Inovasi tersebut telah diperkenalkan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
Digitalisasi juga diperluas ke pasar tradisional.
Di Pasar Sei Sikambing, Bank Indonesia mendukung pengembangan ekosistem digital melalui pemasangan portal parkir berbasis QRIS, penataan area pembayaran, serta penyediaan jaringan internet.
Pengembangan serupa juga dilakukan di Pasar Sidikalang.
Selain pembayaran digital, Bank Indonesia mengembangkan inovasi ULOS PATEN untuk memperkuat peredaran uang logam di Sumatera Utara.
Program tersebut dirancang untuk mempertemukan kebutuhan dan ketersediaan uang logam melalui mekanisme resirkulasi yang lebih sederhana, terstandar, dan sistematis.
Inovasi ini menjadi bagian dari upaya menjaga efisiensi sistem pembayaran, baik tunai maupun nontunai.
Perluasan digitalisasi diharapkan meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat penerimaan daerah, serta membuka akses layanan keuangan yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku UMKM. (Red/*)



