Kopi Times | Medan :
Pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi menjadi dua agenda penting dalam kerja sama Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi di daerah.
Komitmen ini kembali ditegaskan dalam pengukuhan Ameriza M. Moesa sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara oleh Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti di Medan, Jumat (9/10/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution beserta jajaran pemerintah daerah dan para mitra strategis Bank Indonesia.
Stabilitas Harga Membutuhkan Kerja Sama
Inflasi menjadi salah satu persoalan ekonomi yang perlu ditangani melalui koordinasi berbagai pihak. Perubahan harga barang dan jasa dapat memengaruhi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam upaya menjaga stabilitas harga.
Dalam siaran persnya, Bank Indonesia menyoroti eratnya sinergi pengendalian inflasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kerja sama tersebut menjadi salah satu fondasi dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Meski demikian, keberlanjutan hasil pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi yang konsisten serta kebijakan yang sesuai dengan kondisi ekonomi yang dihadapi.
Sumut Raih Penghargaan TPID
Salah satu capaian kolaborasi tersebut adalah penghargaan Terbaik III bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi dalam Rapat Koordinasi Nasional TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Penghargaan ini menunjukkan adanya capaian dalam kerja sama pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah.
Namun, penghargaan bukanlah tujuan akhir. Tantangan berikutnya adalah menjaga kesinambungan koordinasi agar upaya pengendalian harga dan peningkatan efisiensi transaksi dapat memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Kerja sama antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan mitra terkait perlu terus diarahkan pada penyelesaian persoalan ekonomi yang nyata.
Selain pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi menjadi perhatian dalam agenda kerja sama Bank Indonesia dan pemerintah daerah.
Digitalisasi transaksi berpotensi membantu meningkatkan efisiensi pembayaran dan mendukung aktivitas ekonomi. Namun, manfaat tersebut akan semakin besar apabila penerapannya disertai kemudahan akses dan kemampuan masyarakat serta pelaku usaha dalam menggunakan layanan digital.
Dalam konteks ini, penguatan koordinasi TP2DD menjadi bagian dari upaya memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Keberhasilan digitalisasi tidak cukup diukur dari penggunaan teknologi semata. Kemudahan penggunaan, jangkauan layanan, dan manfaatnya bagi masyarakat juga perlu menjadi perhatian.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan pentingnya prinsip 3I dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu Impactful, Inclusive, dan Integrative.
Artinya, kebijakan harus memberikan dampak nyata, melibatkan berbagai pihak, dan terhubung dengan langkah-langkah lain untuk mencapai tujuan bersama.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berharap kerja sama dengan Bank Indonesia terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dan memperluas digitalisasi ekonomi.
Dengan kepemimpinan Ameriza M. Moesa, koordinasi tersebut diharapkan dapat berlanjut dan semakin efektif.
Stabilitas ekonomi daerah pada akhirnya membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan. Konsistensi pelaksanaan, koordinasi antarlembaga, dan kemampuan merespons persoalan masyarakat menjadi faktor penting untuk menjaga hasil yang telah dicapai. (Red/*)
